TEMPO Interaktif, Jakarta -Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan mengarahkan pembangunan gedung dan perumahan di wilayah tersebut menjadi vertical atau mengarah ke atas. Langkah ini dilakukan sehubungan dengan semakin tipis dan terbatasnya lahan kosong di kota seluas 14 ribu hektar tersebut.

Kepala Dinas Tata Kota Bangunan dan Pemukiman Kota Tangerang Selatan, Nur Selamet mengatakan saat ini dari 14 ribu hektar total luas Tangerang Selatan, 70 persennya sudah dikuasai pengembang dan sisanya terdiri dari pemukiman dan perkantoran yang dikuasai oleh pemerintah dan perorangan,” Ini berarti lahan yang tersisa sangat dikit dan terancam habis,” ujarnya kepada Tempo hari ini.

Nur Selamat mengatakan, pembangunan perumahan dengan sistem cluster atau satu pintu di wilayah Tangerang Selatan nyaris tidak terkendali. Dengan jumlah sekitar 250 pengembang besar dan kecil membuat luasan lahan yang dikuasai untuk kawasan pemukiman ini sudah hampir mencapai 70 persen. “Kita tidak bisa membatasi jumlah pengembang dan wilayah pembangunannya apalagi payung hukumnya belum ada,” katanya.

Menurut Selamat, saat ini Kota Tangerang Selatan masih menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan diharapkan selesai tahun depan. Arahannya kota yang baru terbentuk setelah pisah dari induknya Kabupaten Tangerang ini menjadi kota dagang, jasa dan pemukiman.

Dalam konsep RTRW Tangerang Selatan yang baru itu, kata dia, konsep yang akan dikembangkan adalah pembangunan gedung vertikal agar lahan yang tersedia tetap terjaga dan kota baru itu dapat dikembangkan dengan baik.

Penataan pembangunan gedung dengan konsep vertikal, kata Nur Selamat nantinya akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Tangerang Selatan yang kini raperdanya tentang rencana pengembangan pembangunan pemukiman dan perumahan Daerah (RP4D) sedang digodok.

Raperda itu juga akan akan mengatur arus lalu lintas yang menghubungkan antar wilayah kawasan perumahan dan cluster perumahan. ”Nantinya setiap cluster terutama jalan utamanya harus terintegrasi dengan cluster lain sehingga arus transportasi tidak terpusat di satu titik sehingga tidak menimbulkan kemacetan,”katanya.

Namun untuk mewujudkan hal tersebut, menurut Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Tata Kota Bangunan dan Pemukiman Tangerang Selatan Toni Suwandi tidak mudah. Selain kota ini sudah adi dengan segala kekurangannya, lahan yang tersedia untuk pembangunan infrastuktur yang memadai juga terbatas. ”Kawasan sudah lama jadi dan sekarang untuk menatanya bukan hal gampang. Untuk pembangunan jalan saja butuh biaya yang sangat besar terutama untuk ganti rugi lahan masyarakat karena nilai jual tanah di Tangsel sangat tinggi,” katanya.

Menurut dia, setelah Tangerang Selatan terbentuk, jumlah pengembang dan penduduk yang tinggal di wilayah ini terus meningkat. Namun dia tidak dapat menjelaskan jumlah pastinya. Hanya saja sekarang dapat dirasakan arus lalu lintas makin padat sementara ruas jalan yang ada sangat terbatas dan sempit. Sehingga terutama jam sibuk kerap terjadi kemacetan yang sangat parah. ”Setiap hari ratusan petugas dikerahkan. Kondisi ini tidak mungkin dilakukan setiap hari bertahun-tahun, sehingga perlu dicari solusi. Saat ini yang tepat adalah mengintegrasikan antar kawasan cluster perumahan yang satu dengan yang lain,” katanya. Joniansyah

Tempo Interaktif, 2 Desember 2010